Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, meproyeksikan dana penanganan penyebaran virus corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Juni 2020 melonjak hingga Rp905,1 triliun. Tak pelak, hal ini akan membuat defisit anggaran APBN 2020 semakin membengkak.
Menyikapi refleksi akhir tahun 2020, Appsindo mengkoreksi ekonomi Indonesia mengalami telag krisis yang sangat luar biasa parahnya. Namun pemerintah mempercayai pergerakan ekonomi ada di pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
“Seperti itulah faktanya nasib pelaku UMKM di negeri ini. Appsindo memantau kondisi pedagang pasar kurang lebih di 13.000 pasar di seluruh Indonesia turut terkena imbas pandemi Covid-19 di mana daya beli masyarakat turun drastis dan keadaan pasar sepi,” ujar Hasan.
Apabila ditemukan pedagang positif Covid-19 di dalam pasar, lanjut Hasan, maka pasar akan ditutup oleh Pemda dalam waktu yang relatif lama. Ini dirasakan tidak adil.
Selama ini pedagang pasar selalu berharap kepada para pemimpin yang didukungnya di Pilkada. Jika menang diharapkan mampu menitipkan nasib dan kehidupannya di dalam pasar untuk dikedepan hari lebih baik dan ada keberpihakan baik kepala daerah maupun pemimpin nasional peduli terhadap pelaku UMKM dan pedagang pasar di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun apa yang diharapkan Pak Jokowi untuk bangkitnya UMKM di negeri ini mendapat hambatan dan tantangan dari perbankan di negeri ini,” papar Hasan.
Kondisi seperti ini, lanjut Hasan, sudah dikeluhkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warijiyo. "Bahkan Gubernur BI marah besar tetapi tidak berdampak terhadap kinerja dunia perbankan nasional," ujarnya kesal.
Artinya, kebijakan Presiden dan Gubernur BI dihambat oleh pelaksana bawahannya., sementara Pak Jokowi dan Gubernur BI berharap agar pemberian kredit kepada pelaku UMKM diharapkan mampu menumbuhkan dan memulihkan perekonomian nasional,” sambungnya.
