MEGANEWS.ID - Sisa masa jabatan Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc jadi trending topic di berbagai platform dunia maya. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah meminta DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk menyampaikan tiga nama calon Pj Gubernur Babel untuk menggantikannya.
Usulan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 9 Maret 2023.
Ridwan Djamaluddin dilantik sebagai Pj Gubernur Babel pada 12 Mei 2022 lalu oleh Mendagri Tito Karnavian. Ridwan mengisi kekosongam kursi yang ditinggalkan gubernur sebelumnya, Erzaldi Rosman Djohan.
Ridwan sendiri akan memasuki masa pensiun sebagai PNS pada 24 Maret 2024 mendatang.
Hasil dari Rapat Pimpinan (Rapim) Ketua dan Pimpinan Fraksi DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel) setidaknya menyebutkan ada tiga nama pejabat eselon I yang digadang-gadang atau dijagokan sebagai calon Pj Gubernur Kepulauan Babel, telah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan sepertinya hasil rapim DPRD Kep Babel itu sudah final.
Ketiga nama yang diusulkan tersebut, dua nama pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel dan satu orang dari Pemerintah Pusat yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dan ketiga pejabat yang diusulkan dari hasil rapat DPRD Kep. Babel, antara lain: 1. Kemas Akhmad Tajuddin SH MH, 2. Dr. Naziarto SH MH, 3. Dr. Yang Meganwandi SH MH. Ketiganya merupakan pejabat eselon I yang sama-sama memasuki massa persiapan pensiun (MPP).
Adapub Ridwan Djamaluddin merupakan putra daerah kelahiran Muntok Bangka Barat tidak masuk dalam usulan rapat pimpinan Ketua dan pimpinan Ketua Fraksi DPRD Kepulauan Bangka Belitung.
Disisa masa PNS-nya yang akan berakhir satu tahun kedepan, apakah Ridwan akan dipensiunkan oleh Presiden?
Atau apakah ada yang keliru dengan kepimpinan Ridwan Djamaluddin selama dirinya melaksanakan tugas menjabat Pj Gubernur Kep Babel??
Atau barangkali Ridwan tidak bisa diajak bekerjasama (kompromi) untuk sedikit berpihak dengan kepentingan aktifitas tambang timah ilegal yang sudah tertata rapi dalam sistem “Koordinasi” oleh kolektor timah atau cukong timah ilegal??
Pertanyaan-pertanyaa tersebut menggelayut di masyarakat hingga saat ini.
Pasalnya, bukan rahasia umum lagi sistem “Koordinasi” beraktifitas tambang ilegal di negeri Serumpun Sebalai terus dipelihara dengan baik dan rapi oleh cukong timah bersama oknum APH, yang sudah terlanjur masuk dalam jebakan “Batman” sang Cukong.
Kendati Ridwan Djamaluddin bukanlah orang pilihan yang diusulkan oleh pimpinan Ketua dan Fraksi DPRD Kep. Babel, tampaknya tidak sedikit tokoh masyarakat Babel menginginkan Ridwan Djamaluddin dapat ditunjukkan atau dipilih lagi menjabat sebagai Pj Gubernur Kep. Babel.
Melalui jejaring media yang dilansir di Babel, terungkap fakta Ridwan Djamaluddin masih diharapkan bisa menjabat sebagai Pj Gubernur Kep Babel. Sosok Ridwan Djamaluddin dilihat pantas dan dibutuhkan untuk membenahi atau menata kelola penambangan timah menjadi lebih baik dan memberi keuntungan dan kepentingan bangsa dan negara, yang terbebas dari praktek mafia tambang timah yang dikoordinir kolektor atau cukong timah yang nakal.
Sosoknya saat ini dianggap yang berani dan tegas, tidak terkontaminasi dengan jejaring mafia tambang timah yang dikondisikan oleh kolektor/bos timah ilegal. Ia tidak tersangkut hutang politik, hutang budi dari bos timah, dan apalagi kepentingan syahwat politik untuk suksesi pilgub tahun 2024.
Ridwan berkerja berdasarkan intruksi Presiden dan Mendagri berpegang teguh dengan aturan hukum/regulasi, sehingga kebijakan yang dilaksanakannya sering kali tidak semua dapat menyenangkan banyak pihak yang berkepentingan, terkhusus kepada kolektor timah ilegal bersama kroninya.
Meskipun DPRD Babel sudah mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Gubernur Kep Babel tampaknya masih banyak tokoh masyarakat yang bersimpati kepada Ridwan dengan kebijakan yang dilaksanakan.
Berharap melalui media, suara tokoh masyarakat Babel ikut terdengar sampai ke Mendagri dan Presiden Jokowi untuk menjadi pertimbangan yang diusulkan atau ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kep Babel.
Agus Adaw (68), salah satu tokoh masyarakat Babel dan juga tokoh pejuang terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih dan menunjukkan kembali Ridwan Djamaluddin putra daerah kelahiran Mentok ini menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, Ridwan adalah sosok yang berani dan tegas dalam memutuskan mata rantai dari praktek-praktek “Mafia Timah”, dan membenahi tata kelola pertimahan yang selama ini dikuasai para kolektor timah yang nakal dan terlalu nyaman mencari keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan masyarakat kecil/tambang sebagai tamengnya.
“Ridwan Djamaluddin adalah Pj Gubernur Kep. Babel yang cakap dalam bekerja. Beliau itu seorang Dirjen Mineral yang tentunya membawa kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, harus dilihat dari niat baiknya. Saat ini hanya beliau yang berani dan tegas memperbaiki atau menertibkan, memutuskan mata rantai Mafia Timah di Babel,” tegas Agus Adaw kepada awak media, Kamis (9/03/2023).
Ketika disinggung salah satu pembentukan Satgas Timah Ilegal tidak berhasil mengajak para kolektor timah atau bos timah ber sumbangsih untuk membantu negara dalam meningkatkan produksi pasir timah ke PT Timah Tbk, justru menurutnya Ridwan telah mengajak para pengusaha dan pelaku tambang menuju kebaikan dalam membangun kebersamaan berkontribusi kepada negara dengan cara yang baik dan benar.
“Meskipun terkesan terburu-buru membentuk satgas timah ilegal, namun beliau mempunyai niat baik mengajak para bos timah bekerja dengan baik dan mematuhi aturan hukum, sehingga tidak mengorbankan masyarakat awam/tambang sebagai yang ditumbalkan, itu artinya Ridwan Djamaluddin sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat Babel, agar tidak terjerat dengan perbuatan melawan hukum,” ungkap Agus.
Tokoh masyarakat Babel ini, meminta kepada Mendagri dan Presiden RI Jokowi tidak memilih pemimpin yang tidak bernyali dan cerdas dalam menjaga sumber daya alam untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan pilih pemimpin SDM yang bodoh arti Selamat Diri Masing-masing, yang tidak berani mengambil resiko, dan Ridwan Djamaluddin tidak sendirian dalam memperbaiki dan membenahi tata kelola pemerintahan yang berkualitas baik, selain masalah pertambangan timah di Bangka Belitung, saya secara pribadi bersimpati dan mendukung kebijakan beliau,” kata salah satu tokoh Pejuang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditambahkannya, dalam waktu dekat Agus Adaw akan mengadakan Forum Grup Diskusi (FGD) terkait dengan tema memberantas praktek Mafia Timah di negeri Serumpun Sebalai.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ade Kelana (60) salah satu tokoh masyarakat dari pulau Belitung, bahwa saat ini masyarakat Babel masih membutuhkan sosok Ridwan Djamaluddin untuk membenahi dan menata kelola pertimahan dengan baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum dan membantu mempercepat izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) untuk masyarakat sehingga tambang rakyat tidak lagi dimanfaatkan oleh bos/cukong timah seolah-olah bisa memback-up.
“Saat ini figur Pj Gubernur seperti Ridwan masih dibutuhkan, agar tidak ada lagi penambang ilegal yang dibekingi oknum bos timah seolah-olah berpihak dan bisa melindungi masyarakat, namun kenyataannya masyarakat kecil yang ditumbalkan, justru cukongnya yang lolos dari jeratan hukum, maka kita berharap Pj Gubernur segera perjuangkan IUPR untuk masyarakat Babel.” Kata aktifis LSM asal Belitung Timur.
Sekadar informasi, Ridwan Djamaluddin, yang lahir 24 Maret 1963 adalah seorang birokrat dan peneliti Indonesia. Pada 12 Mei 2022, Ridwan diangkat menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak tahun 2020. Ridwan adalah salah satu anak buah Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Pada tahun 2020, Ridwan sempat menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves. Di kementerian yang sama, dia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur selama 2015-2020. Ridwan juga pernah menjabat di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam selama 2010-2015.
