MEGANEWS.ID - Pengusaha India Indonesia Bersatu (PIIB) mengajak seluruh pengusaha di tanah air untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya ke negara untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid-19.
"Saya sedikit mau cerita, tapi agak merinding nih di mana negara kita yang saya baca saat ini punya utang Rp7.000 triliun. Kami sebagai pengusaha muda harus bisa mengedukasikan kepada teman-teman, gimana caranya kita bisa membantu negara. Terutama, paling pentingnya adalah soal pajak," ujar Ketua Pengusaha India Indonesia Bersatu (PIIB), Kash Topan di acara Edukasi Pajak Lintas Organisasi Pengusaha Taat Pajak di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (2/6/2022).
Acara kalangan usahawan muda tersebut dihadiri Kakanwil DJP Jakarta Utara Prof. DR. Edi Slamet Irianto, M.Si, Sekjen BPP Hipmi Bagas Adhadirgha, ST, MM, Ketum BPC Hipmi Jakarta Utara dr. Michael S Rampangilei, Ketum BPC Hipmi Jakarta Selatan Muhammad Assad.
Juga ada Sultan, pengusaha muda yang bertalenta diusianya yang baru dua puluhan tahun dan Sunny, Waketum Hipmi Sumatera Utara.
Kash Topan menyebut pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan, sehingga ketaatan membayar pajak menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan sebuah pembangunan negara. "Karena kalau kita tidak taat bayar pajak, gimana kita mau bangun infrastruktur kita," serunya dari atas podium, disambut tepuk tangan hadirin.
Kash Topan menandaskan generasi masa depan hanya bisa diselamatkan jika para wajib pajak taat menyetorkan kewajibannya kepada negara. Dari pajak yang dibayarkan itu maka negara akan bisa membangun banyak infrastruktur yang akan menunjang masa depan bangsa.
"Dalam kaitan itu pula kita harus melakukan edukasi untuk anak-anak kita, generasi kedepan, bahwa mereka harus selamat. Mereka harus dapat infrastruktur yang hebat, ya semua itu dari pajak," ujar Kash.
Perhelatan yang kali pertama digelar sejak Pandemi Covid-19 mereda, ini - demikian Kash Topan, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan para pengusaha muda untuk membantu kehidupan rakyat dari sektor pajak.
"Kita berharap acara ini bisa mengedukasikan para pengusaha muda di Hipmi maupun PIIB dan seluruh pengusaha muda untuk mengikuti slogan kita, edukasi pajak lintas organisasi pengusaha taat pajak," terangnya.
Begitu pentingnya pajak bagi negara, Kash Topan memberi contoh Srilanka, salah satu contoh negara yang memiliki utang sangat banyak yang kemudian menjadi negara gagal bayar terancam bangkrut dan aset-asetnya terancam disita.
"Saya baca kalau negara tidak bisa bayar utang, aset-aset negara bisa dikuasai oleh asing. Apa kita mau lihat begitu?" ucapnya bertanya.
Melongok dari persoalan dan pengalaman Srilanka, Kash Topak mengajak seluruh masyarakat dan pengusaha agar taat membayarkan kewajiban pajaknya. Dari pajak yang dibayarkan negara akan bisa menyelesaikan persoalan utangnya agar aset kebanggan bangsa bisa selamat.
"Bayangin monumen kita, aset kebanggaan kita dimiliki oleh asing. Gak bisa dong. Kita harus fight demi NKRI, demi Merah Putih," serunya.
Ia juga berharap dari teman-teman media bisa membantu negara mengedukasikan ke seluruh masyarakat lewat media di mana PIIB diberikan kesempatan untuk mengedukasi lewat acara
Edukasi Pajak Lintas Organisasi Pengusaha Taat Pajak.
"Saya berterimakasih kepada Kakanwil DJP Jakarta Utara yang telah ikut mensupport acara ini kepada para pengusaha untuk explain (menjelaskan) kepada para pengusaha tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS)," paparnya.
Perlu diketahui, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program yang dikenalkan pada tahun 2021 yakni pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, secara sukarela, melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.
Menurut Kash Topan, pemerintah selama ini sudah sangat baik dengan memberikan tiga kali kelonggaran dan pengampunan pajak. Yakni, Sunset Policy, Tax Amnesty dan PPS. "Karena itu, saya rasa semua harus bantu mengikuti PPS. Ini kesempatan untuk membantu negara. Dari kantor pajak sudah sangat kooperatif dan sangat baik, jadi pengusaha tidak boleh salah gunakan. Kita harus benar-benar bantu negara," ajaknya.
Kash mengatakan negara tengah membutuhkan para pengusaha taat pajak demi kebaikan bersama. "Negara ingin kehidupan kita bisa dirasakan nyaman (dengan pembayaran pajak) ini," ungkapnya.
Untuk meluaskan pemahaman pengusaha terhadap ketaatan pajaknya yang harus dibayarkan, PIIP lanjut Kash Topan akan bekerjasama dengan Hipmi dengan membuat promosi lewat YouTube dan medsos agar PPS bisa tepat sasaran.
"PPS ini bukan musuh. Dia adalah teman kita," nukilnya seraya berucap edukasi tentang PPS minimal diketahui oleh semua pengusaha.
Capaian Pajak Kakanwil DJP Jakarta Utara Lebihi Target
Di tempat yang sama, Kakanwil DJP Jakarta Utara Prof. DR. Edi Slamet Irianto, M.Si, kepada wartawan menyebut bahwa program pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 merupakan agenda pemerintah yang telah diputuskan bersama DPR.
"Artinya apa? Pemerintah ingin mendorong ada kebangkitan ekonomi dari para pengusaha. Namun pada saat yang sama, pengusaha yang belum melaporkan hartanya dalam kurun 5 tahun terakhir diberi kesempatan untuk membayar pajak telah ditetapkan tidak sesuai yang umum, dan hanya berkisar 12 persen," kata Edi Slamet.
Ia menyebut program PPS merupakan jalan tengah agar program-program pemerintah bisa berjalan lewat APBN dari sektor pajak. "Disisi lain, para pengusaha, para wajib pajak bisa bangkit untuk melakukan kegiatan usahanya," ucap Edi Slamet.
Ia menyebut ketaatan para wajib pajak diwilayah kerjanya relatif cukup besar. Hal ini tercermin dari pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah dilaporkan. "Sudah mencapai 85 persen. Jadi cukup besar," tegasnya.
"Target penerimaan tahun kemarin kita juga membukukan 105,6 persen pencapaian, melebihi target," sambungnya.
Edi Slamet berharap edukasi perpajakan yang digelar PIIB bisa berjalan sesuai yang diharapkan sesuai dengan beban yang diwajibkan. "Supaya tidak terkena dengan beban-beban perpajakan, seperti sanksi dan seterusnya," ujarnya.
Terhadap ketaatan wajib pajak yang menjalankan kewajibannya secara taat tersebut, Edi Slamet menyebut kedepan pemerintah akan memprioritaskan wajib pajak yang ingin mendapatkan proyek pemerintah tanpa perlu dilakukan lelang.
"Pemerintah tidak perlu lagi melakukan lelang terhadap wajib pajak yang patuh jika memang kriterianya telah terpenuhi," tandasnya.
Adapun Michael S Rampangilei selaku Ketum BPC Hipmi Jakarta Utara, berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan untuk bangsa dan negara. "Acaranya saya cukup sukses. Saya berharap kepada PIIB menjadi wadah dan akselerator pengusaha di Indonesia," ujarnya.
Michael melihat PIIB diisi oleh kalangan muda berbakat yang punya potensi bagi masa depan bangsa. "Mereka-mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang sudah terbukti. Sehingga jika ada organisasi kepemudaan yang bersifat kewirausahaan, tentunya Hipmi mendukung," pungkasnya.
