MEGANEWS.ID - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat peningkatan pelaporan masyarakat atas layanan pemerintahan sepanjang tahun 2024 sebesar 10.846 aduan. Angka tersebut naik 28% jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, laporan masyarakat meningkat sejak tahun 2021 yang awalnya tercatat sebanyak 7.148 aduan. Pada 2022, naik menjadi 8.295, kemudian 2023 menyentuh angka 8.452.
"Dari total 10.846 laporan tersebut, terdiri dari laporan masyarakat, kemudian identifikasi atas prakarsa sendiri, jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 28% dari tahun sebelumnya," kata Najih dalam acara Coffe Morning di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Najih mengatakan, laporan masyarakat atas layanan pemerintah paling tinggi terjadi di 10 sektor. Ia mengatakan, persoalan agraria menjadi masalah yang paling sering dilaporkan, yakni sebanyak 1.865 atau 17,17% dari total aduan di tahun 2024.
Sementara itu, tercatat juga laporan di sektor kepegawaian sebanyak 1.353 (12,45%), pendidikan 1.039 (9,56%), perhubungan 726 (6,68%), hak sipil dan politik 685 (6,31%), administrasi 648 (5,96%), kepolisian 624 (5,74%), pedesaan 401 (3,69%), kesejahteraan 388 (3,57%), dan kesehatan 325 (2,99%).
"Adapun 10 substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah yang paling tinggi adalah agraria," ungkapnya.
Najih juga mengatakan, instansi terlapor terbanyak didominasi oleh pemerintah daerah dengan total aduan sebanyak 4.976 (45,88%). Di posisi kedua tercatat sebanyak 1.257 (11,59%) laporan terhadap layanan badan pertanahan.
Kemudian tercatat laporan BUMN/BUMD sebanyak 680 (6,27%), lembaga pemerintah 643 (5,93%), kepolisian 482 (4,44%), instansi pemerintah 356 (3,28%), perbankan 259 (2,39%), rumah sakit 240 (2,21%), badan pemerintah 163 (1,50%), hingga lembaga peradilan 162 (1,49%).
"Para pelapor lebih banyak, ini yang menyampaikan laporan tersebut lewat Ombudsman on the spot," terangnya.
Najih menambahkan, realisasi penutupan laporan pada 2024 mencapai 10.768 (111,33%) dari target 9.672. Laporan yang ditutup tidak hanya laporan yang ter-registrasi di 2024, tetapi juga laporan masyarakat di tahun sebelumnya.
Kerugian Masyarakat
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan valuasi potensi kerugian masyarakat di sektor ekonomi akibat maladministrasi, yang berhasil diselamatkan Ombudsman berada dikisaran Rp483 juta sampai Rp80 miliar lebih pada Tahun 2024 ini.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut substansi dengan laporan terbanyak setelah agraria adalah kepegawaian, pendidikan, perhubungan, hak sipil dan politik.
Menurutnya, ini menunjukan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi instansi yang banyak terlapor.
"Maladministrasi yang paling banyak di selesaikan adalah penundaan berlarut, ini paling banyak dilaporkan. Kedua tidak memberi layanan, penyimpangan prosedur, tidak patut, penyalahgunaan wewenang dan kelalaian kewajiban hukum," kata Najih.
Dari laporan yang masuk, Ombudsman RI sepanjang tahun 2024 hanya mengeluarkan lima rekomendasi, dengan satu rekomendasi telah dilaksanakan dan empat lainnya dalam tahap monitoring.
