MEGANEWS.ID - Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto segera mencabut izin PT. TPL. Desakan pencabutan diserukan karena kehadiran PT TPL dinilai telah membuat kerusakan lingkungan dan kemanusiaan di Tanah Batak.
Hal itu disampaikan Sekjen DPP Barikade Gusdur, Pasang Haro Rajagukguk, S.H., M.H, dalam pernyataan sikapnya kepada wartawan menanggapi keluhan masyarakat adat dan kaum petani di Tanah Batak, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Menurut Pasang Haro, masyarakat adat Batak sesungguhnya belum sepenuhnya merdeka.
“Masyarakat Batak yang berada di sekitar Danau Toba saat ini sedang berhadapan dengan industri PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang meresahkan dan menyengsarakan masyarakat, sejak awal kehadirannya di tahun 1980-an,” ujarnya kepada awak media, Minggu (18/8/2025) di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat.
Koalisi masyarakat yang tergabung dalam panitia ibadah/doa bersama merawat lingkungan hidup melaksanakan aksi doa bersama merawat lingkungan hidup pada moment Hari Kemerdekaan RI ke 80 tahun.
Bersama Ephorus HKBP Pdt DR Victor Tinambunan, M.M, Phareses Distrik VIII DKI Jakarta, Pdt Oloan Nainggolan STh dan segenap masyarakat serta mahasiswa, mereka menggelar aksi long march dari halaman Kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jalan Salemba ke Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat mulai pukul 06.00 Wib.
“Kami bersama organisasi kasyarakat sipil untuk menghadiri kegiatan Doa Bersama dan Orasi Merawat Lingkungan Hidup untuk menyuarakan jeritan masyarakat. Kehadiran kami adalah bagian dari perjuangan menyuarakan keadilan agraria dan ekologis untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang,’ jelas Victor.
Aksi itu dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama ciptaan Tuhan, serta krisis lingkungan hidup yang terjadi di kawasan Tapanuli Raya dan Danau Toba, Sumatera Utara.
Menurut Pasang Haro, kehadiran PT. TPL telah menciptakan multidimensi krisis di Tano Batak, mulai dari perampasan tanah dan sumber penghidupan Masyarakat Adat Batak. Selain itu, kekerasan dan kriminalisasi juga dialami masyarakat adat yang mempertahankan dan mengelola lahan di wilayah adatnya sendiri.
“Hal itu masih ditambah ancaman krisis alam seperti penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana ekologis pencemaran Danau Toba; hingga praktik perbudakan modern bagi para pekerja PT TPL,” ujarnya.
